Jakarta – Mantan menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar telah melaporkan dugaan penyalahgunaan izin lahan tambang di Lahat Sumatera Selatan ke KPK. KPK kini tengah meneliti laporan Komisaris Utama PT Bukit Asam itu.

“Benar pada Senin kemarin, Pak Patrialis melaporkan ke bagian Dumas. Tentu setiap laporan akan kita telaah dan teliti terlebih dahulu,” tutur Jubir KPK Johan Budi saat dihubungi, Rabu (11/4/2012).

Johan mengatakan tidak semua laporan dapat langsung ditemukan adanya dugaan unsur korupsi di dalamnya. KPK harus melakukan pengusutan awal terlebih dahulu.

“Seluruh laporan itu harus kita telaah terlebih dahulu,” papar Johan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Patrialis melaporkan pencabutan izin kuasa pertambangan batubara perusahaannya oleh mantan Bupati Lahat Sumsel Harunata pada tahun 2003-2008 yang diduga terdapat unsur korupsi di dalamnya.

Patrialis datang di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin 9 April 2012. Ia didampingi Direktur Utama PT Bukit Asam Milawarma.

“Terdapat pencaplokan aset negara yang terorganisir, dilakukan oleh pejabat publik dan hanya menguntungkan pihak swasta,” kata Patrialis.